Bhinnekanusantara Post (Page 782)

Anggota DPR Serang Putusan MK: Polisi Non-Kombatan, Wajar Jika Bertugas di Lembaga Sipil

Anggota DPR Serang Putusan MK: Polisi Non-Kombatan, Wajar Jika Bertugas di Lembaga Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Nasir Djamil Kritik MK: Polri Itu Institusi Sipil, Kenapa Tak Boleh Isi Jabatan Sipil?

Nasir Djamil Kritik MK: Polri Itu Institusi Sipil, Kenapa Tak Boleh Isi Jabatan Sipil?

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Anggota DPR Nilai Putusan MK Soal Polisi di Sipil Perlu Ditinjau Ulang

Anggota DPR Nilai Putusan MK Soal Polisi di Sipil Perlu Ditinjau Ulang

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Sorotan DPR atas Putusan MK Terkait Peran Polisi di Jabatan Sipil

Sorotan DPR atas Putusan MK Terkait Peran Polisi di Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

DPR Tuding Putusan MK Soal Polisi di Sipil Tak Konsisten

DPR Tuding Putusan MK Soal Polisi di Sipil Tak Konsisten

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Legislator Kritisi Putusan MK yang Anggap Polisi Tak Layak di Jabatan Sipil

Legislator Kritisi Putusan MK yang Anggap Polisi Tak Layak di Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

DPR: Polri Institusi Sipil, Mengapa Tak Boleh Isi Posisi di Lembaga Sipil?

DPR: Polri Institusi Sipil, Mengapa Tak Boleh Isi Posisi di Lembaga Sipil?

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Kritik DPR Menguat Usai Putusan MK Soal Penempatan Polisi di Sipil

Kritik DPR Menguat Usai Putusan MK Soal Penempatan Polisi di Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Anggota DPR Heran Polisi Disebut Tak Boleh Masuk Lembaga Sipil

Anggota DPR Heran Polisi Disebut Tak Boleh Masuk Lembaga Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Legislator Soroti Putusan MK yang Batasi Polisi di Jabatan Sipil

Legislator Soroti Putusan MK yang Batasi Polisi di Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

DPR Pertanyakan Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil: Polri Itu Institusi Sipil

DPR Pertanyakan Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil: Polri Itu Institusi Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Anggota DPR Kritik Putusan MK Soal Penugasan Polisi di Jabatan Sipil

Anggota DPR Kritik Putusan MK Soal Penugasan Polisi di Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Putusan MK Dinilai Tak Pengaruhi Legalitas Penugasan Polisi ke Kementerian dan Lembaga

Putusan MK Dinilai Tak Pengaruhi Legalitas Penugasan Polisi ke Kementerian dan Lembaga

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Pakar Konstitusi Luruskan Polemik: Penugasan Polisi ke Lembaga Sipil Tetap Sah

Pakar Konstitusi Luruskan Polemik: Penugasan Polisi ke Lembaga Sipil Tetap Sah

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Margarito: “Putusan MK Tidak Fundamental, Polisi Masih Bisa Diangkat ke Jabatan Sipil”

Margarito: “Putusan MK Tidak Fundamental, Polisi Masih Bisa Diangkat ke Jabatan Sipil”

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Penugasan Polisi di Luar Institusi Masih Legal, Margarito Jelaskan Alasannya

Penugasan Polisi di Luar Institusi Masih Legal, Margarito Jelaskan Alasannya

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Ahli: Selama UU Tidak Diubah, Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Sah Secara Hukum

Ahli: Selama UU Tidak Diubah, Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Sah Secara Hukum

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Margarito Kamis Nilai Putusan MK Tak Ubah Sistem Penugasan Polisi ke Instansi Sipil

Margarito Kamis Nilai Putusan MK Tak Ubah Sistem Penugasan Polisi ke Instansi Sipil

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

MK Larang Polisi Jadi Pejabat Sipil? Margarito: “Dasar Hukumnya Masih Kuat”

MK Larang Polisi Jadi Pejabat Sipil? Margarito: “Dasar Hukumnya Masih Kuat”

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Pakar HTN: Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Sipil Masih Konstitusional

Pakar HTN: Penempatan Polisi di Kementerian dan Lembaga Sipil Masih Konstitusional

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Margarito: Larangan MK Tidak Hapus Landasan Hukum Polisi Isi Posisi Sipil

Margarito: Larangan MK Tidak Hapus Landasan Hukum Polisi Isi Posisi Sipil

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Ahli Hukum: MK Tak Sentuh Undang-Undang Dasar Penugasan Polisi ke Lembaga Sipil

Ahli Hukum: MK Tak Sentuh Undang-Undang Dasar Penugasan Polisi ke Lembaga Sipil

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Tak Ada yang Dibatalkan MK, Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Tetap Berlaku

Tak Ada yang Dibatalkan MK, Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Tetap Berlaku

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Putusan MK Dipersoalkan? Margarito Pastikan Dasar Hukum Penugasan Polisi Tak Dicabut

Putusan MK Dipersoalkan? Margarito Pastikan Dasar Hukum Penugasan Polisi Tak Dicabut

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang

Margarito: “Hukumnya Masih Berlaku, Penempatan Polisi di Instansi Sipil Masih Legal”

Margarito: “Hukumnya Masih Berlaku, Penempatan Polisi di Instansi Sipil Masih Legal”

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Menurutnya, putusan tersebut tidak serta merta menghapus dasar hukum yang selama ini menjadi pijakan bagi penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri. “Berdasarkan undang-undang