Bhinnekanusantara Post (Page 781)

Dr. Rullyandi Bongkar Fakta: Polisi Tetap Sah Ditugaskan ke Kementerian Meski Ada Putusan MK

Dr. Rullyandi Bongkar Fakta: Polisi Tetap Sah Ditugaskan ke Kementerian Meski Ada Putusan MK

Pakar Hukum Tegaskan: Putusan MK Tak Batalkan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil!

Pakar Hukum Tegaskan: Putusan MK Tak Batalkan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil!

Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Putusan MK Disorot, Pakar Pastikan Penempatan Polisi di Sipil Tetap Konstitusional

Putusan MK Disorot, Pakar Pastikan Penempatan Polisi di Sipil Tetap Konstitusional

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Analisis Pakar: Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil Masih Memiliki Kekuatan Hukum

Analisis Pakar: Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil Masih Memiliki Kekuatan Hukum

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Pakar Hukum Sebut MK Tidak Larang Polisi Isi Jabatan Sipil

Pakar Hukum Sebut MK Tidak Larang Polisi Isi Jabatan Sipil

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Putusan MK Dianggap Tak Ganggu Legalitas Penugasan Polisi di Lingkungan Sipil

Putusan MK Dianggap Tak Ganggu Legalitas Penugasan Polisi di Lingkungan Sipil

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

MK Dinilai Tak Sinkron dengan UU, DPR Minta Rumusan Baru soal Polisi di Jabatan Sipil

MK Dinilai Tak Sinkron dengan UU, DPR Minta Rumusan Baru soal Polisi di Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil Tetap Berjalan, Pakar Jelaskan Dasar Hukumnya

Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil Tetap Berjalan, Pakar Jelaskan Dasar Hukumnya

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Nasir: Polri Institusi Sipil, Maka Penugasan ke Instansi Sipil Seharusnya Tetap Boleh

Nasir: Polri Institusi Sipil, Maka Penugasan ke Instansi Sipil Seharusnya Tetap Boleh

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Pakar HTN: Putusan MK Soal Polisi di Jabatan Sipil Tidak Menabrak Konstitusi

Pakar HTN: Putusan MK Soal Polisi di Jabatan Sipil Tidak Menabrak Konstitusi

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

DPR Kritik Putusan MK: Aturan Tak Larang Polisi Duduki Posisi Sipil, Kenapa Harus Dibatasi?

DPR Kritik Putusan MK: Aturan Tak Larang Polisi Duduki Posisi Sipil, Kenapa Harus Dibatasi?

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Masih Legal, Kata Pakar Hukum Tata Negara

Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Masih Legal, Kata Pakar Hukum Tata Negara

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Nasir Djamil: Penugasan Polisi di Lembaga Sipil Justru Selaras dengan Karakter Polri

Nasir Djamil: Penugasan Polisi di Lembaga Sipil Justru Selaras dengan Karakter Polri

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Pakar Hukum Bongkar Alasan Putusan MK Tak Batalkan Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil

Pakar Hukum Bongkar Alasan Putusan MK Tak Batalkan Penugasan Polisi ke Jabatan Sipil

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

MK Didesak Harmonisasi dengan UU Polri: DPR Sebut Polisi Wajar Isi Jabatan Sipil

MK Didesak Harmonisasi dengan UU Polri: DPR Sebut Polisi Wajar Isi Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Ahli HTN Tegaskan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Tetap Sah Menurut Putusan MK

Ahli HTN Tegaskan Penugasan Polisi di Jabatan Sipil Tetap Sah Menurut Putusan MK

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

DPR Nilai Putusan MK Perlu Disesuaikan, Sebut Polisi Bisa Bertugas di Jabatan Sipil

DPR Nilai Putusan MK Perlu Disesuaikan, Sebut Polisi Bisa Bertugas di Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Pakar Hukum Ungkap Putusan MK Soal Polisi di Jabatan Sipil Tak Langgar Konstitusi

Pakar Hukum Ungkap Putusan MK Soal Polisi di Jabatan Sipil Tak Langgar Konstitusi

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Muhamad Rullyandi, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil tidak otomatis membatalkan kewenangan Polri untuk menugaskan personelnya di kementerian atau lembaga negara lainnya. Menurut Rullyandi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sama

Nasir Djamil Pertanyakan MK: “Polisi Non-Kombatan, Kenapa Tak Boleh di Posisi Sipil?”

Nasir Djamil Pertanyakan MK: “Polisi Non-Kombatan, Kenapa Tak Boleh di Posisi Sipil?”

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Anggota Komisi III: Penempatan Polisi di Lembaga Sipil Tidak Bertentangan dengan UU

Anggota Komisi III: Penempatan Polisi di Lembaga Sipil Tidak Bertentangan dengan UU

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Kritik Tajam DPR: Putusan MK soal Polisi di Jabatan Sipil Tidak Sejalan dengan UU Polri

Kritik Tajam DPR: Putusan MK soal Polisi di Jabatan Sipil Tidak Sejalan dengan UU Polri

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Nasir Djamil Soroti Putusan MK: “Jenis Kelamin Polisi Itu Sipil, Seharusnya Boleh di Lembaga Sipil”

Nasir Djamil Soroti Putusan MK: “Jenis Kelamin Polisi Itu Sipil, Seharusnya Boleh di Lembaga Sipil”

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

DPR Minta Sinkronisasi Aturan Usai MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil

DPR Minta Sinkronisasi Aturan Usai MK Larang Polisi Isi Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

MK Larang Polisi Jadi Pejabat Sipil, Nasir Djamil: “Polri Itu Sipil, Kok Dibatasi?”

MK Larang Polisi Jadi Pejabat Sipil, Nasir Djamil: “Polri Itu Sipil, Kok Dibatasi?”

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki

Nasir Djamil: Larangan MK Janggal, UU Tak Pernah Melarang Polisi Menduduki Jabatan Sipil

Nasir Djamil: Larangan MK Janggal, UU Tak Pernah Melarang Polisi Menduduki Jabatan Sipil

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Kapolri menugaskan anak buahnya untuk menduduki jabatan sipil. Nasir mengaku menghormati putusan tersebut karena sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Meski di sisi lain, dia menyayangkan karena UU juga tak melarang polisi menduduki