Wakapolda Jateng Instruksikan Respons Cepat atas Premanisme yang Rugikan UMKM

SEMARANG – Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Latif Usman meminta jajaran untuk cepat merespons dalam menangani aksi premanisme yang mengganggu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini dilakukan agar iklim usaha di Jawa Tengah berlangsung kondusif sehingga perputaran ekonomi berjalan dengan baik.

Hal tersebut disampaikan saat Polda Jawa Tengah menggelar acara Silaturahmi Kamtibmas bertajuk “Penataan dan Pengawasan Juru Parkir di Area Usaha Mikro Kecil dan Menengah” di Kota Semarang, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, aksi premanisme kerap mengganggu pelaku usaha kecil. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yakni mengenai permintaan pengelolaan lahan parkir.

Oleh karena itu, perlunya Polda Jateng hadir dalam kolaboratif untuk menata sistem perparkiran dan memberantas praktik premanisme yang meresahkan pelaku UMKM di berbagai daerah.

“UMKM seringkali terkendala oleh adanya aksi premanisme seperti pungutan liar dan parkir liar dengan tarif tidak wajar, yang justru meresahkan pelaku usaha,” ujarnya.

Penataan dan pengawasan terhadap juru parkir harus dilakukan secara efektif agar lingkungan usaha menjadi lebih nyaman dan aman, sehingga kepercayaan publik dan investor terhadap sektor UMKM dapat terus terjaga.

“Kita harus sadar betul bahwa UMKM sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapisan terbawah. Oleh sebab itu, gangguan sekecil apapun terhadap UMKM harus kita hilangkan,” terangnya.

Dirinya berharap peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan sektor ini. Ia juga mengimbau para pelaku usaha yang merasa terganggu oleh aksi premanisme agar tak ragu melapor ke pihak kepolisian.

“Insyaallah kalau UMKM ini kuat, Indonesia akan kuat. Para pengusaha yang merasa terganggu dalam menjalankan usahanya agar segera melapor ke polisi. Jika tidak direspons, silakan lapor ke Polda Jateng, pasti akan kami tindaklanjuti,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Jateng berharap dapat memantik kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dari praktik premanisme, serta meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jawa Tengah.

“Ini adalah komitmen Polda Jateng untuk mendukung UMKM berjalan dengan baik dan mendorong pertumbuhan di masyarakat,” imbuhnya.