Tiga Alasan Influencer Semakin Strategis sebagai Partner Utama Pemerintah di Era Digital

JAKARTA - Kinerja pemerintahan saat ini dinilai masih jauh dari ideal, seperti diungkap dalam survei Celios.

Belakangan muncul pandangan bahwa perubahan sosial tidak dapat hanya dibebankan pada pemerintah.

Tak bisa terus menyalahkan pemerintah, masyarakat juga perlu ikut terlibat aktif.

Salah satunya melalui peran influencer yang kini dianggap memegang posisi penting dalam ekosistem sosial digital.

Influencer disebut sejumlah pengamat, memiliki tiga keunggulan utama yang membuat mereka lebih efektif dalam menggerakkan solidaritas publik dibanding figur publik lainnya.

Yang pertama adalah dekat dengan pengikut.

Influencer memiliki kedekatan emosional dengan pengikutnya karena konten yang mereka buat dinilai relevan dengan keresahan dan minat masyarakat.

Ajakan kemanusiaan dari influencer kerap mendapat respons cepat, seperti saat penggalangan dana untuk korban banjir di Pulau Sumatera.

Kedua, memiliki kredibilitas jangka panjang.

Berbeda dengan pejabat publik yang intens mendekati masyarakat hanya menjelang pemilu, influencer membangun reputasi selama bertahun-tahun melalui konsistensi konten.

Banyak dari mereka juga turun langsung ke lapangan untuk menyalurkan bantuan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.

Ketiga, mudah diaudit publik.

Platform digital memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi secara langsung.

Penerima bantuan dapat mengunggah bukti, sehingga publik dapat mencocokkan laporan influencer dengan kondisi nyata di lapangan.

Dalam situasi genting, publik cenderung memilih jalur yang paling meyakinkan bahwa bantuan mereka benar-benar sampai ke tangan yang tepat.

Influencer menjadi salah satu pilihan tersebut.

Berbeda dengan pejabat publik yang memerlukan protokol keamanan ketat saat turun ke lapangan, influencer tidak dibatasi oleh perimeter pengamanan yang berlapis.

Kondisi ini membuat proses penyaluran bantuan berjalan lebih cepat dan efisien.

Fenomena tersebut menjadi bukti pergeseran otoritas moral di masyarakat digital, di mana kepercayaan tidak hanya diberikan kepada otoritas formal.

Akan tetapi juga kepada figur yang dinilai dekat dan transparan.

Aksi nyata pun sudah terlihat dalam bencana banjir bandang di Sumatera akhir 2025, influencer berhasil menghimpun donasi besar dari puluhan juta hingga puluhan miliar.

Besarnya kontribusi ini menunjukkan bahwa influencer menjadi jalur yang dipercaya publik, terutama dalam situasi krisis.

Meski tidak dapat menggantikan peran pejabat publik, influencer dinilai penting sebagai mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi, menjaga ketertiban, dan mempercepat penyaluran bantuan.

Kolaborasi keduanya diyakini mampu mendorong tata kelola sosial yang lebih efektif di era digital. (*)