Sinergi Tokoh Agama dan Polri Cegah Radikalisme di Garut: NKRI Harga Mati, Pancasila Tak Boleh Dilanggar

Garut – Guna memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman paham radikal, intoleransi, ekstremisme, dan terorisme, jajaran Polri menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di Garut. Salah satunya Ketua ALMAGARI (Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi), KH. Abdul Mujib, yang menyerukan pentingnya sinergi antara seluruh unsur masyarakat dalam membentengi wilayah Jawa Barat, khususnya Garut, dari infiltrasi paham berbahaya.

Kegiatan ini digelar di Aula Pondok Pesantren Fauzan Garut, Sabtu (26/04), dihadiri berbagai elemen mulai dari Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Dalam kesempatan itu, KH. Abdul Mujib menegaskan bahwa suasana kondusif di masa kepemimpinan saat ini harus dijaga dari upaya-upaya provokatif dan penyusupan ideologi radikal yang membahayakan keutuhan NKRI.

“Kami berharap situasi keamanan di bawah kepemimpinan saat ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan momentum ini untuk tujuan yang tidak baik,” tegas KH. Abdul Mujib.

Menurutnya, ancaman paham radikal bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh komponen masyarakat.

“Kita perlu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat agar situasi Kamtibmas di Jawa Barat tetap aman dan kondusif,” lanjutnya.

KH. Abdul Mujib juga menyampaikan pentingnya langkah konkret, bukan hanya wacana, dalam mencegah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.

“Kerja sama lintas sektor mutlak dibutuhkan. Kita harus melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda, agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh paham yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi,” tambahnya.

Ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menciptakan Kota Garut sebagai wilayah yang damai, maju, dan sejahtera, dengan masyarakat yang hidup berdampingan dan saling menghormati perbedaan.

Sementara itu, dari pihak Mabes Polri, AKP Fahad Hafidulhaq yang hadir sebagai narasumber turut mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam memutus mata rantai radikalisme sejak dini.

“Pencegahan terhadap paham-paham radikal dan intoleransi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat. Ini tanggung jawab bersama. Sosialisasi dan edukasi harus terus digencarkan,” ujar AKP Fahad.

Ia menegaskan bahwa bibit radikalisme bisa tumbuh dari lingkungan yang permisif terhadap ujaran kebencian, diskriminasi, serta semangat anti-Pancasila.

“Salah satu antisipasinya adalah menanamkan dalam diri bahwa NKRI harga mati. Kita harus menolak setiap upaya merongrong Pancasila dan persatuan bangsa,” tegasnya.

AKP Fahad juga mengimbau masyarakat untuk peka terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk memantau adanya penyebaran doktrin menyimpang yang dapat memicu aksi kekerasan.

Upaya pencegahan yang diinisiasi oleh Polri bersama tokoh agama ini mendapat dukungan luas dari peserta yang hadir. Dialog seperti ini diharapkan bisa menjadi langkah awal membentuk benteng sosial yang kokoh dari bahaya laten radikalisme. (*)