Polda Jateng Amankan Terduga Pelaku Pengeroyokan Pentolan Masyarakat Pati Bersatu
SEMARANG - Tim gabungan Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan satu orang lagi terduga pelaku pengeroyokan pentolan Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto.
Kali ini tersangka berinisial SU diamankan saat mencoba melarikan diri ke Madura.
Penangkapan itu diamini oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio.
Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka yang merupakan warga Kecamatan Kayen itu diduga ikut terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut, yakni menarik bagian leher dan kepala korban bersama beberapa pelaku lain saat aksi berlangsung.
“Saat ini tersangka sudah berada di Mapolda Jawa Tengah. Penyidik akan terus melakukan pendalaman guna mengungkap keterlibatan tersangka lainnya. Penegakan hukum dalam perkara ini dilakukan secara profesional serta sesuai prosedur penyidikan,” ujar dia.
Polisi berhasil membekuk tersangka pada Senin (27/10) lalu.
Petugas melakukan pengejaran hingga ke wilayah Kabupaten Pamekasan, Madura.
Kombes Pol Dwi Subagio menyebut Polda Jawa Tengah berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk kekerasan yang terjadi saat penyampaian pendapat di muka umum.
“Kami menghormati hak demokrasi. Namun aksi yang berujung kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Polri tidak akan mentolerir tindakan anarkis yang merugikan keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
Ia mengajak masyarakat agar tetap mengedepankan cara-cara damai dalam menyampaikan aspirasi.
“Silakan menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum. Jaga kondusifitas, hindari provokasi, serta utamakan keselamatan diri dan orang lain. Polri hadir memberikan pelayanan terbaik serta memastikan situasi tetap aman dan tertib,” ujar Kabid Humas.
Dia juga menegaskan bahwa Polri adalah pengawal demokrasi yang siap melayani masyarakat dan peserta aksi serta memastikan proses demokrasi bisa berjalan sesuai aturan.