PBHI Soroti Ranperpres Pelibatan TNI di Terorisme: Risiko HAM, Demokrasi, hingga Tumpang Tindih Kewenangan

PBHI Soroti Ranperpres Pelibatan TNI di Terorisme: Risiko HAM, Demokrasi, hingga Tumpang Tindih Kewenangan

JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme menuai sorotan keras dari kelompok masyarakat sipil. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), serta supremasi sipil yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2 min read
Ranperpres Terorisme Dikritik Masyarakat Sipil: Dinilai Perluas Peran TNI dan Ancam Supremasi Sipil

Ranperpres Terorisme Dikritik Masyarakat Sipil: Dinilai Perluas Peran TNI dan Ancam Supremasi Sipil

JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme menuai sorotan keras dari kelompok masyarakat sipil. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), serta supremasi sipil yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2 min read
Guru Besar UI Ingatkan Risiko Ranperpres Terorisme: Supremasi Sipil dan Negara Hukum Bisa Tergerus

Guru Besar UI Ingatkan Risiko Ranperpres Terorisme: Supremasi Sipil dan Negara Hukum Bisa Tergerus

JAKARTA - Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Munculnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan TNI dinilai berpotensi menggeser arah kebijakan penanggulangan terorisme dari pendekatan penegakan hukum menuju paradigma militeristik. Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Ani Soetjipto, menilai draf Ranperpres
1 min read
Akademisi UI Soroti Ranperpres Terorisme: Pelibatan TNI Dinilai Geser Pendekatan Hukum ke Model Perang

Akademisi UI Soroti Ranperpres Terorisme: Pelibatan TNI Dinilai Geser Pendekatan Hukum ke Model Perang

JAKARTA - Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Munculnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan TNI dinilai berpotensi menggeser arah kebijakan penanggulangan terorisme dari pendekatan penegakan hukum menuju paradigma militeristik. Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Ani Soetjipto, menilai draf Ranperpres
1 min read
Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Masih Percaya Transformasi Polri Akan Menguat di 2026

Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Masih Percaya Transformasi Polri Akan Menguat di 2026

JAKARTA — Rilis survei nasional Rumah Politik Indonesia menunjukkan optimisme publik terhadap transformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menguat. Hasil survei tersebut memperlihatkan masih besarnya harapan masyarakat terhadap upaya pembenahan dan perbaikan yang dilakukan institusi Polri. Survei ini berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya, termasuk survei yang dilakukan
2 min read
Survei Nasional Rumah Politik Indonesia: Optimisme Publik terhadap Transformasi Polri Diprediksi Meningkat di 2026

Survei Nasional Rumah Politik Indonesia: Optimisme Publik terhadap Transformasi Polri Diprediksi Meningkat di 2026

JAKARTA — Rilis survei nasional Rumah Politik Indonesia menunjukkan optimisme publik terhadap transformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menguat. Hasil survei tersebut memperlihatkan masih besarnya harapan masyarakat terhadap upaya pembenahan dan perbaikan yang dilakukan institusi Polri. Survei ini berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya, termasuk survei yang dilakukan
2 min read
Warga Plesungan Lapor Polisi, Klaim Tanda Tangan Dipalsukan untuk Izin Holyland Karanganyar

Warga Plesungan Lapor Polisi, Klaim Tanda Tangan Dipalsukan untuk Izin Holyland Karanganyar

KARANGANYAR - Warga Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, datang ke Polres Karanganyar, Senin (12/1/2026) sore. Dengan didampingi ormas LAKIK, warga itu datang ke Polres Karanganyar untuk membuat pengaduan karena merasa menjadi korban pemalsuan tandatangan terkait persyaratan pendirian tempat ibadah Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan Holyland di Kecamatan Gondangrejo,
1 min read