Kunjungi Polres Semarang, Biro Perencanaan Polda Jateng Lakukan Penelitian Anggaran 2026

SEMARANG - Polres Semarang menerima kunjungan Tim Biro Perencanaan Polda Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan penelitian data Pra Pagu Indikatif dan data belanja modal untuk Satuan Kerja (Satker) jajaran Polda Jateng Tahun Anggaran 2026. Tim dipimpin oleh AKBP Nunuk Setiyowati, S.I.K., M.H., dan diterima langsung oleh Kapolres Semarang AKBP Ratna Quratul Ainy, S.I.K., M.Si., di ruang rapat utama Polres Semarang. Jum’at (02/05/2025)

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Kabag Ren Polres Semarang Kompol Sofia Wuriana, S.H., M.M., serta personel dari Bagian Perencanaan Polres Salatiga dan Polres Boyolali.

Kapolres Semarang AKBP Ratna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim peneliti dari Polda Jateng. Ia berharap seluruh peserta kegiatan dapat serius mengikuti proses penelitian serta memahami arahan yang diberikan.

“Selamat datang tim peneliti Biro Perencanaan Polda Jateng. Kami harap kegiatan ini menjadi momen penting dalam penyusunan perencanaan anggaran yang maksimal, sesuai ketentuan, dan mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian ke depan,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Ketua Tim AKBP Nunuk menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses penyusunan anggaran Satker agar lebih akurat dan selaras dengan program-program prioritas. Ia menegaskan pentingnya kajian menyeluruh berdasarkan Kalender Kamtibmas 2026 serta verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen anggaran.

“Pengalokasian harus disusun hingga ke unit kerja terkecil, sesuai Kalender Kamtibmas 2026. Pastikan dokumen yang digunakan lengkap, benar, dan mematuhi ketentuan dalam perencanaan belanja modal,” tegasnya.

Data sementara mencatat alokasi anggaran yang diterima Polda Jateng pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp4.385.756.781.000 dari total anggaran Polri sebesar Rp126.620.300.810.000.

AKBP Nunuk juga mengingatkan adanya berbagai kendala yang umum terjadi dalam penyusunan RKA-K/L, antara lain perubahan pagu anggaran di tiap tahap, kebijakan pimpinan yang dinamis, efisiensi (refocusing) anggaran, minimnya koordinasi antar Satker dengan Satfung/Subsatker, hingga kurangnya kaderisasi operator.

“Menghadapi tantangan tersebut, Satker harus proaktif mencari solusi dengan arahan pimpinan masing-masing. Penyusunan anggaran juga harus sejalan dengan situasi Kamtibmas dan program Polri,” tutup AKBP Nunuk.