Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Kota Malang - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) versi Maret 2025 yang segera dibahas oleh DPR RI mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Salah satunya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, M.Si., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam tanggapannya, ia menekankan pentingnya pembaruan hukum acara pidana

Jakarta — Survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik Lebaran 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,6 persen pemudik merasa terbantu oleh kehadiran dan pelayanan polantas di berbagai titik selama periode mudik tahun ini. Survei dilaksanakan pada

Jakarta — Survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik Lebaran 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,6 persen pemudik merasa terbantu oleh kehadiran dan pelayanan polantas di berbagai titik selama periode mudik tahun ini. Survei dilaksanakan pada

Jakarta – Operasi Ketupat 2025 yang digelar oleh Polri untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran mendapat sambutan positif dari masyarakat. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 80,3 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi tersebut. Survei dilakukan pada 14–20 April 2025 dengan 1.200 responden yang

Jakarta – Operasi Ketupat 2025 yang digelar oleh Polri untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran mendapat sambutan positif dari masyarakat. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 80,3 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi tersebut. Survei dilakukan pada 14–20 April 2025 dengan 1.200 responden yang

Jakarta — Divisi Humas Polri kembali menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 sebagai forum strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia bidang kehumasan. Salah satu agenda utama dalam Rakernis kali ini adalah pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi E-Learning Kehumasan yang menyasar para Taruna serta Kabid Humas dari seluruh jajaran Polda, Rabu

Jakarta — Divisi Humas Polri kembali menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri 2025 sebagai forum strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia bidang kehumasan. Salah satu agenda utama dalam Rakernis kali ini adalah pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi E-Learning Kehumasan yang menyasar para Taruna serta Kabid Humas dari seluruh jajaran Polda, Rabu

Jakarta - Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa diusulkan untuk Hoegeng Awards 2025 karena kesederhanaan sebagai anggota Polri dan menolak bertemu dengan pihak yang tengah beperkara. Brigjen Arief juga disebut responsif terhadap aduan masyarakat. Brigjen Arief diusulkan oleh pembaca detikcom bernama Anton Sueb (50). Anton menyebut Brigjen Arief

Jakarta - Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa diusulkan untuk Hoegeng Awards 2025 karena kesederhanaan sebagai anggota Polri dan menolak bertemu dengan pihak yang tengah beperkara. Brigjen Arief juga disebut responsif terhadap aduan masyarakat. Brigjen Arief diusulkan oleh pembaca detikcom bernama Anton Sueb (50). Anton menyebut Brigjen Arief

Jakarta - Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa diusulkan untuk Hoegeng Awards 2025 karena kesederhanaan sebagai anggota Polri dan menolak bertemu dengan pihak yang tengah beperkara. Brigjen Arief juga disebut responsif terhadap aduan masyarakat. Brigjen Arief diusulkan oleh pembaca detikcom bernama Anton Sueb (50). Anton menyebut Brigjen Arief

Jakarta - Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa diusulkan untuk Hoegeng Awards 2025 karena kesederhanaan sebagai anggota Polri dan menolak bertemu dengan pihak yang tengah beperkara. Brigjen Arief juga disebut responsif terhadap aduan masyarakat. Brigjen Arief diusulkan oleh pembaca detikcom bernama Anton Sueb (50). Anton menyebut Brigjen Arief

Jakarta - Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa diusulkan untuk Hoegeng Awards 2025 karena kesederhanaan sebagai anggota Polri dan menolak bertemu dengan pihak yang tengah beperkara. Brigjen Arief juga disebut responsif terhadap aduan masyarakat. Brigjen Arief diusulkan oleh pembaca detikcom bernama Anton Sueb (50). Anton menyebut Brigjen Arief