Gubernur Luthfi Siapkan Konsep Aglomerasi Banyumas untuk Dorong Perekonomian Baru

Gubernur Luthfi Siapkan Konsep Aglomerasi Banyumas untuk Dorong Perekonomian Baru

Banyumas - Kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ke wilayah Banyumas, perhatian jadi bahasan salah satunya mendorong empat daerah di Eks Karesidenan Banyumas untuk segera menggarap konsep aglomerasi untuk menumbuhkan wilayah ekonomi baru.

Menurut Luthfi, perlu wilayah membentuk sistem pemerintahan terbagi atas beberapa daerah untuk memudahkan pengembangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan buat aglomerasi Banyumas, untuk menumbuhkan ekonomi baru itu aglomerasi. Jadi membangun Eks Karesidenan Banyumas tidak bisa sendiri-sendiri. Harus koordinasi dengan kabupaten lainnya," kata Ahmad Luthfi saat memimpin Musrenbangwil Eks Karesidenan Banyumas di Aula Menara Teratai, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat, (2/5).Kuliner Jawa Tengah

Ahmad Luthfi mengatakan, banyak potensi di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Sehingga jika aglomerasi sudah jalan, setiap daerah yang punya keunggulan masing-masing berpeluang menjual potensinya.

"Banyak potensi yang musti digarap, potensi desa banyak, wisata juga banyak. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan," ungkap Gubernur.

Potensi-potensi itu akan lebih mudah dimaksimalkan bila koordinasi antardaerah sampai tingkat desa dilakukan. Spirit kebersamaan dalam membangun wilayah berbasis desa harus dikedepankan.

"Dengan begitu nanti kan kerja-kerja bareng dan tematik akan lebih mempunyai daya ungkit untuk membangun wilayah kita bersama," ujarnya.

Ahmad Luthfi menjelaskan, pembahasan bersama Musrenbang di Eks Karesidenan Banyumas merupakan Musrenbangwil terakhir sebelum usulan dimatangkan di tingkat provinsi. Ini adalah cara Gubernur Ahmad Luthfi untuk belanja masalah untuk dijadikan pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan pada 2026.

"Musrenbang kali ini adalah belanja masalah terkait tahun 2026. Mulai tahun ini kerangka dasarnya adalah bagaimana Jateng menjadi lumbung pangan nasional atau swasembada pangan. Tahun 2025 kemarin sudah kita patok terkait infrastruktur," kata Luthfi. (*)