FMPKB Gelar Aksi Damai di DPRD Banjarbaru, Minta Penegakan Hukum Kasus Toko Mama Ditegakkan Seadil-adilnya

Banjarbaru – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Konsumen Banua (FMPKB) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (14/5/2025). Dipimpin langsung Ketua FMPKB, Ahmad Husaini, massa menuntut agar proses hukum terkait kasus Toko Mama Khas Banjar ditegakkan secara objektif dan adil tanpa adanya intervensi opini publik yang memihak.

Dalam orasinya, Husaini menyampaikan bahwa pihaknya tidak dalam posisi menyerang pelaku usaha, melainkan mendorong agar supremasi hukum tetap dijalankan secara profesional dan proporsional oleh lembaga peradilan.

“Kasus ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Masyarakat seharusnya menghormati proses hukum. Kalau sudah ditetapkan tersangka, tentu ada bukti. Mari kita kawal agar tidak ada penggiringan opini yang bisa melemahkan penegakan hukum,” ujar Husaini di hadapan massa dan perwakilan DPRD.

Aksi yang berlangsung damai itu juga disertai pernyataan sikap mendukung kemajuan UMKM lokal, namun dengan catatan penting: semua pelaku usaha tetap harus berada dalam koridor hukum.

“Kami justru mendukung UMKM agar terus maju di Kalimantan Selatan. Tapi di sisi lain, kita juga harus mengedepankan kepatuhan hukum sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap usaha-usaha yang berkembang,” tambahnya.

FMPKB menyatakan keprihatinan atas maraknya opini simpang siur di media sosial yang dinilai berpotensi menggiring persepsi publik secara sepihak dan tidak berdasar. Karena itu, mereka meminta semua pihak, khususnya lembaga legislatif dan masyarakat umum, untuk tidak terprovokasi sebelum ada putusan pengadilan yang final.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, menyatakan bahwa pihaknya menghargai aspirasi masyarakat yang datang dengan cara tertib. Ia menilai tuntutan FMPKB merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjaga marwah hukum di daerah.

“Apa yang disampaikan FMPKB tadi pada intinya ingin meredam isu liar yang berkembang. Artinya, biarkan pengadilan nanti yang memutuskan sesuai fakta hukum,” jelas Gusti Rizky kepada wartawan.

Menurutnya, DPRD juga akan menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pembinaan UMKM di Kota Banjarbaru. Ia berharap ke depan tidak ada lagi pelaku usaha yang terjebak dalam persoalan hukum karena kelalaian administrasi atau regulasi.

“Keputusan Pengadilan nanti kami harapkan bisa jadi keputusan terbaik bagi semua pihak. Dan ini juga menjadi pembelajaran agar DPRD bersama dinas terkait bisa meningkatkan pembinaan terhadap UMKM yang ada,” tutupnya.

Aksi FMPKB berlangsung kondusif di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Massa membubarkan diri secara tertib usai menyampaikan tuntutan secara langsung kepada Ketua DPRD. (*)