FGD IPDA di Purwokerto: Mahasiswa Harus Jadi Filter, Bukan Pemicu Polarisasi

Purwokerto – Di tengah derasnya arus kritik terhadap kebijakan pemerintah yang kian marak disuarakan berbagai elemen masyarakat, Ikatan Pemuda Penggerak Desa Indonesia (IPDA) Jawa Tengah mengambil langkah berbeda. Melalui forum diskusi terbuka, IPDA berupaya mendorong peran aktif generasi muda untuk turut serta dalam menjaga stabilitas sosial politik serta mengawal kebijakan negara secara objektif dan beretika.

Forum Group Discussion (FGD) bertema "Peran Mahasiswa dan Generasi Muda dalam Menyikapi Isu Terkini Terkait Kebijakan Pemerintah" ini digelar di Hotel Meotel, Purwokerto, Banyumas, Kamis, 24 April 2025, mulai pukul 14.00 WIB. Sekitar 150 peserta hadir, mewakili berbagai organisasi kemahasiswaan, pemuda desa, dan aktivis sosial dari wilayah Banyumas Raya.

Acara yang diprakarsai oleh IPDA Jawa Tengah ini menghadirkan sejumlah narasumber dari organisasi kemahasiswaan strategis seperti PMII, HMI, dan IMM. Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Umum IPDA Indonesia Arifin Kusuma Wardhani, S.Sos., M.A., dan dilanjutkan oleh Ketua IPDA Provinsi Jawa Tengah, Mochamad Nadif Nasruloh, S.H., M.H., yang juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

Dalam forum ini, para pembicara menyoroti tantangan generasi muda dalam menyikapi kebijakan pemerintah di era disrupsi informasi. Ahmad Farichin, Ketua PKC PMII Jawa Tengah, menggarisbawahi pentingnya “kecakapan naratif” bagi mahasiswa, agar tak mudah terjebak dalam gerakan politik yang destruktif.

Sementara itu, Fahmi Rahmatan Akbar dari IMM Banyumas menekankan perlunya literasi kebijakan publik di kalangan mahasiswa. “Kritik itu sehat, tapi tidak cukup. Harus ada tawaran solusi yang rasional,” ujarnya.

Ketua HMI Purwokerto, Ahmad Fikri Andriyanto, dan Ketua PMII Purwokerto, Nana Annisa Q.S., menambahkan bahwa peran mahasiswa hari ini tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab menjaga persatuan bangsa. “Di tengah potensi polarisasi, mahasiswa adalah jembatan dialog, bukan provokator,” kata Nana.

Forum ini ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama. Setidaknya ada empat poin utama yang menjadi hasil dari diskusi tersebut:

1. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan komitmen untuk turut mengawal implementasinya secara objektif demi kepentingan rakyat.
2. Peran aktif dalam memerangi hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan nasional, serta mengajak generasi muda untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.
3. Penolakan terhadap pola unjuk rasa provokatif, dan ajakan untuk menyampaikan aspirasi secara santun, konstitusional, dan berdasarkan kajian.
4. Ajakan untuk menjaga Kamtibmas, khususnya di wilayah Jawa Tengah, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial pemuda dan mahasiswa dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat.

Mochamad Nadif Nasruloh menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan semata bentuk penggalangan dukungan terhadap pemerintah, melainkan sebagai ruang reflektif tiga dimensi: kritik, solusi, dan kolaborasi.

“Kami ingin pemuda desa, mahasiswa, dan aktivis sosial menjadi mitra aktif pemerintah, bukan hanya penonton apalagi pengganggu. Negara ini milik bersama,” tegas Nadif.

Forum ini menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan IPDA Jawa Tengah dalam membangun jejaring sinergis antara pemuda, akademisi, dan stakeholder kebijakan publik. Di tengah suhu politik yang mulai menghangat menjelang tahun-tahun politik mendatang, IPDA menegaskan pentingnya mengedepankan dialog, bukan konfrontasi.