Bendera Anime Berkibar, GEN Jateng Soroti Lonjakan Pajak PBB

SEMARANG - Generasi Emas Nusantara atau GEN Jawa Tengah menggelar diskusi kebangsaan sebagai respons terhadap fenomena pengibaran bendera anime yang meluas di tengah masyarakat.

Pengibaran bendera itu juga menjadi simbol bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah.

GEN Jawa Tengah menilai, jika pendapatan daerah digunakan secara tepat, manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat.

Namun, pernyataan kurang tepat, seperti diucapkan Bupati Pati yang menantang masyarakat untuk berdemo semakin memicu resistensi publik.

Dr. Saifudin Zuhri, M.Si, Dosen FEBI UIN Salatiga, selaku narasumber pertama menegaskan bahwa aksi pengibaran bendera anime merupakan simbol kekecewaan terhadap performa pemerintahan.

Ia menyoroti kebijakan fiskal dan perpajakan yang memicu keresahan, serta mengingatkan pemerintah untuk melakukan introspeksi.

“Bila kebijakan tidak segera dievaluasi, maka pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur akan sulit dicapai,” ujarnya.

"Pertumbuhan ekonomi secara umum serta Pembangunan infrastruktur karena pendapatan negara yang terus merosot tajam," tambahnya.

Sementara itu, Muhammad Ade Ardian, S.E, narasumber kedua, mengungkapkan bahwa efisiensi pemerintah sebesar Rp 300 triliun telah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Menurutnya, dalam kondisi ekonomi sulit, menaikkan PBB bukanlah langkah bijak.

“Walaupun kebijakan disetujui pemerintah pusat, kepala daerah tetap harus menyampaikannya dengan cara yang baik dan rendah hati,” tegasnya.

Dia berharap agar kepala daerah lainnya dapat belajar dari kejadian di Pati, sehingga kondisi di masyarakan tetap kondusif dan roda perekonomian terus berjalan