Soal Sengketa Lahan Kampung Laut, Pemkab Cilacap Janji Bahas dengan Kemendagri Awal Januari

CILACAP - Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono bakal membahas sengketa lahan di Kampung Laut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Sadmono, pertemuan dengan Kemendagri untuk membahas sengketa lahan di Kampung Laut direncanakan berlangsung awal Januari 2026.

Dia berharap, sengketa lahan antara warga dengan pihak Lapas Nusakambangan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Nanti, akan kami sampaikan langsung ke Bapak Mendagri agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan mengedepankan kepentingan masyarakat," janji Sadmoko saat menemui ratusan warga Kampung Laut yang menggelar demo di depan kantor bupati Cilacap, Jumat (19/12/2025).

Minta Kejelasan Hukum

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga Kampung Laut Cilacap menggelar demo menolak penyerobotan tanah yang mereka kelola.

Koordinator aksi, Wandi Nasution mengatakan, ada pembukaan lahan seluas 34,2 hektare yang dikaitkan dengan aktivitas Lapas Narkotika Nusakambangan di wilayah Kampung Laut.

Hanya saja, pembukaan lahan itu mencaplok lahan yang dikelola masyarakat.

Padahal, lahan tersebut telah dikelola turun temurun selama lebih dari 20 tahun.

Lahan itu juga diklaim masuk kawasan Kampung Laut, dari Klaces hingga Gragalan, sehingga masih masuk administrasi Kabupaten Cilacap.

"Tuntutan warga jelas, pertama, kembalikan tanah milik warga."

"Kedua, seluruh aktivitas di dalam kawasan itu harus dihentikan."

"Dan ketiga, apapun rencana di sana, jangan sampai melanggar hak masyarakat Kampung Laut," kata Wandi.

Wandi berharap, Pemkab Cilacap segera turun tangan agar warga Kampung Laut mendapatkan kepastian hukum dan dapat hidup secara aman di tanahnya sendiri. (*)

sumber: TribunBanyumas.com