Perkuat Sinergi Hadapi Karhutla dan Kebencanaan, Polda Kalsel, Pemprov Kalsel, dan Perguruan Tinggi Bentuk Forum Rektor serta Crisis Center
KALSEL - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan jajaran Forkopimda, serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Selatan menggelar pertemuan silaturahmi dan koordinasi strategis, pada Senin (26/10/2026) siang di Banjarmasin.
Pertemuan ini memfokuskan pembahasan pada penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, pencegahan gangguan kamtibmas, hingga isu ketenagakerjaan di Banua.
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol. Nur Khamid, S.H., S.I.K., M.M. mengatakan, dalam kesempatan itu Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. mengapresiasi kolaborasi lintas elemen. Pihaknya berharap keterlibatan aktif akademisi dapat memberikan masukan dan rekomendasi berbasis sains dalam upaya mitigasi karhutla maupun penanganan bencana alam lainnya.
"Saat ini Pemprov, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, UPTD, hingga para relawan terus bekerja keras memadamkan api dan melakukan berbagai inovasi penanganan di lapangan. Masukan dari perguruan tinggi, seperti rencana restorasi lahan gambut dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sangat berharga untuk penanganan dan pencegahan jangka panjang di Kalimantan Selatan," tegas Kapolda.
Pada kesempatan yang sama Gubernur Kalsel H. Muhidin menyampaikan bahwa salah satu poin penting hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan Forum Rektor dan Crisis Center bersama. Langkah ini diambil untuk menyatukan komunikasi, memperkuat publikasi kinerja, serta memastikan penyampaian informasi dan solusi kebencanaan dapat tersampaikan secara efektif hingga ke tingkat dosen dan mahasiswa.
"Hari ini kami memfasilitasi pertemuan antara Forkopimda dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kita sepakat membentuk semacam Forum Rektor dan Crisis Center agar informasi dan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan dapat tersampaikan dengan jelas. Perguruan tinggi nantinya dapat menyebarluaskan informasi ini kepada para dosen dan mahasiswa," ujar Gubernur Kalsel.
Selain masalah bencana, Gubernur Kalsel juga menanggapi isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor pertambangan. Menurutnya, kendala pasokan BBM serta permasalahan dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sempat membuat operasional tambang terhenti sehingga pekerja dirumahkan. Namun, seiring diterbitkannya RKAB, sektor pertambangan diharapkan dapat segera bangkit dan beroperasi normal kembali.
Sementara itu, perwakilan dari pihak perguruan tinggi menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat guna membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai musibah.
"Perguruan tinggi tidak akan tinggal diam dan selalu siap membersamai pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat. Melalui Forum Rektor ini, peran Tri Dharma akan kita optimalkan secara lebih masif dan terstruktur, baik dalam hal penelitian penanganan bencana maupun aksi pengabdian di lapangan," ungkapnya.