Paparan Kapolri di DPR: 61 Jembatan Rampung, Polri Percepat Akses Warga dan Anak Sekolah

Jakarta – Polri menunjukkan respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dengan terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Hingga awal 2026, Polri telah membangun 187 jembatan yang tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerataan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Sigit memaparkan progres pembangunan jembatan yang saat ini berada dalam berbagai tahapan pengerjaan.

“Polri ikut berperan aktif dalam membangun 187 unit jembatan di 27 provinsi. Saat ini 61 jembatan telah selesai dibangun, 38 masih dalam proses pembangunan, dan 82 lainnya dalam tahap perencanaan,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, pembangunan jembatan tersebut difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses, baik untuk aktivitas ekonomi masyarakat maupun kebutuhan dasar seperti pendidikan. Salah satu sasaran utama program ini adalah membantu anak-anak sekolah yang sebelumnya harus menyeberangi sungai atau menempuh jalur memutar jauh demi bisa berangkat ke sekolah.

“Program ini sejalan dengan gagasan Bapak Presiden untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, agar memiliki akses yang aman dan layak,” jelasnya.

Selain pembangunan di berbagai daerah, Polri juga telah meresmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah Jawa Tengah. Ke depan, pembangunan jembatan di provinsi tersebut akan terus diperluas, dengan target total 66 jembatan.

Sigit menegaskan, keterlibatan Polri dalam pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan keamanan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Seluruh pembangunan ini kami lakukan untuk mendukung program-program Presiden, sekaligus memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok,” tuturnya.

Langkah ini menegaskan peran Polri yang semakin adaptif dan kolaboratif, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional. (*)