PBHI Soroti Ranperpres Pelibatan TNI di Terorisme: Risiko HAM, Demokrasi, hingga Tumpang Tindih Kewenangan

PBHI Soroti Ranperpres Pelibatan TNI di Terorisme: Risiko HAM, Demokrasi, hingga Tumpang Tindih Kewenangan

JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme menuai sorotan keras dari kelompok masyarakat sipil. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), serta supremasi sipil yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2 min read
Ranperpres Terorisme Dikritik Masyarakat Sipil: Dinilai Perluas Peran TNI dan Ancam Supremasi Sipil

Ranperpres Terorisme Dikritik Masyarakat Sipil: Dinilai Perluas Peran TNI dan Ancam Supremasi Sipil

JAKARTA - Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme menuai sorotan keras dari kelompok masyarakat sipil. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengancam prinsip negara hukum, hak asasi manusia (HAM), serta supremasi sipil yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2 min read
Guru Besar UI Ingatkan Risiko Ranperpres Terorisme: Supremasi Sipil dan Negara Hukum Bisa Tergerus

Guru Besar UI Ingatkan Risiko Ranperpres Terorisme: Supremasi Sipil dan Negara Hukum Bisa Tergerus

JAKARTA - Wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme kembali menuai kritik dari kalangan akademisi. Munculnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang pelibatan TNI dinilai berpotensi menggeser arah kebijakan penanggulangan terorisme dari pendekatan penegakan hukum menuju paradigma militeristik. Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Ani Soetjipto, menilai draf Ranperpres
1 min read