Palangka Raya – Karya Yetsi, Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus tokoh agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Kapuas, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurut Karya Yetsi, penempatan Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas institusi kepolisian.

Palangka Raya — Menguatnya kembali wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik tajam. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius dari cita-cita Reformasi 1998 dan berpotensi melemahkan fondasi negara hukum. Ketua Umum BADKO HMI

Palangka Raya — Menguatnya kembali wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik tajam. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius dari cita-cita Reformasi 1998 dan berpotensi melemahkan fondasi negara hukum. Ketua Umum BADKO HMI

Palangka Raya – Koordinator Forum Koordinasi Kepala Damang Adat Kalimantan Tengah (Kalteng), Wawan Embang, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai pengaturan tersebut telah sejalan dengan konstitusi serta sistem ketatanegaraan yang berlaku. Menurut Wawan, Polri memegang peran penting dalam menjaga

Palangka Raya – Koordinator Forum Koordinasi Kepala Damang Adat Kalimantan Tengah (Kalteng), Wawan Embang, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai pengaturan tersebut telah sejalan dengan konstitusi serta sistem ketatanegaraan yang berlaku. Menurut Wawan, Polri memegang peran penting dalam menjaga

Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag., M.A.P., menyampaikan sikap resminya terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Legislator yang juga merupakan kader Partai Demokrat tersebut menegaskan dukungan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Menurut Junaidi,

Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag., M.A.P., menyampaikan sikap resminya terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Legislator yang juga merupakan kader Partai Demokrat tersebut menegaskan dukungan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Menurut Junaidi,

Palangka Raya – Akademisi Kalimantan Tengah, Prof Dr. Andrie Elia Embang S.E, M.Si, menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang tidak menempatkan Polri dalam struktur

Palangka Raya – Akademisi Kalimantan Tengah, Prof Dr. Andrie Elia Embang S.E, M.Si, menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang tidak menempatkan Polri dalam struktur

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syauqie, S.Hut, menyatakan sikap tegas mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut sangat penting untuk memastikan Polri dapat menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) secara profesional serta bebas dari

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syauqie, S.Hut, menyatakan sikap tegas mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut sangat penting untuk memastikan Polri dapat menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) secara profesional serta bebas dari

Palangka Raya – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Tengah, Achmad Diran, menegaskan pandangannya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sikap tersebut disampaikan Achmad Diran di Palangka Raya, Selasa (13/1/2026), sebagai respons

Palangka Raya – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Tengah, Achmad Diran, menegaskan pandangannya bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada di bawah kendali Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sikap tersebut disampaikan Achmad Diran di Palangka Raya, Selasa (13/1/2026), sebagai respons

Denpasar - Karoops Polda Bali Soelistijono S.I.K., M.H., buka Latihan Pra Operasi Keselamatan Agung-2026, bertempat di Gedung BKPSDM Provinsi Bali Jalan Hayam Wuruk No.152 Dentim, kamis 29/1/2026. Latpraops yang dihadiri sekitar 380 personil yang tergabung dalam Satgas Ops Keselamatan membawa visi "Terwujud Kamseltibcarlantas

MALANG KOTA - Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Malang menyatakan dukungan terhadap hasil rapat kerja Komisi III DPR RI yang menetapkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian. Sikap ini dinilai strategis untuk menjaga profesionalitas, netralitas, serta memperkuat reformasi institusi Polri demi

MALANG KOTA - Tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Malang menyatakan dukungan terhadap hasil rapat kerja Komisi III DPR RI yang menetapkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian. Sikap ini dinilai strategis untuk menjaga profesionalitas, netralitas, serta memperkuat reformasi institusi Polri demi

MALANG KOTA – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh pemuda di Kota Malang menyatakan dukungan penuh terhadap hasil rapat kerja Komisi III DPR RI yang menetapkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dalam bentuk kementerian. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan semangat Reformasi Polri dan

MALANG KOTA – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh pemuda di Kota Malang menyatakan dukungan penuh terhadap hasil rapat kerja Komisi III DPR RI yang menetapkan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan dalam bentuk kementerian. Sikap tersebut dinilai sejalan dengan semangat Reformasi Polri dan

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung

Pontianak — Kapolresta Pontianak melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak di Kantor FKUB Kota Pontianak, Jalan Tabrani Ahmad, Rabu pagi (28/1). Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Pontianak didampingi oleh Kapolsek Pontianak Barat serta beberapa Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak. Kehadiran rombongan Polresta Pontianak disambut langsung