Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Elly menilai, gagasan tersebut berisiko besar membuka ruang intervensi politik dan berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian. “KSBSI

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Andi Gani menilai gagasan tersebut bukan hanya melemahkan institusi Polri, tetapi juga berpotensi

Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Andi Gani menilai gagasan tersebut bukan hanya melemahkan institusi Polri, tetapi juga berpotensi

Jakarta – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungan tegas agar Kapolri dan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai, posisi tersebut merupakan kunci utama untuk menjaga profesionalisme, wibawa, serta arah reformasi kepolisian di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal kepada wartawan

Jakarta – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungan tegas agar Kapolri dan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai, posisi tersebut merupakan kunci utama untuk menjaga profesionalisme, wibawa, serta arah reformasi kepolisian di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal kepada wartawan

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar secara tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, skema kelembagaan tersebut telah terbukti memberikan manfaat nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Tanah Air. Pernyataan dukungan itu

Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar secara tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, skema kelembagaan tersebut telah terbukti memberikan manfaat nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Tanah Air. Pernyataan dukungan itu

Gunung Mas – Gelombang dukungan terhadap independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini, dukungan solid datang dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi dinamika politik nasional terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, para tokoh lintas sektoral di Bumi Habangkalan Penyang

Gunung Mas – Gelombang dukungan terhadap independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini, dukungan solid datang dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi dinamika politik nasional terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, para tokoh lintas sektoral di Bumi Habangkalan Penyang

Palangka Raya - Habib Abdurrahman Al Qadrie, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Hasan Lidda’wah di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Habib Abdurrahman, yang merupakan lulusan Pondok Pesantren DALWA Bangil dan melanjutkan pendidikan di Yaman, juga dikenal sebagai tokoh

Palangka Raya - Habib Abdurrahman Al Qadrie, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Hasan Lidda’wah di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Habib Abdurrahman, yang merupakan lulusan Pondok Pesantren DALWA Bangil dan melanjutkan pendidikan di Yaman, juga dikenal sebagai tokoh

Palangka Raya – Jurnalis Senior Kalimantan Tengah, Hartany Soekarno, menyampaikan apresiasinya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Polri harus tetap tegak memegang nilai dasar jati dirinya sebagai pelayan masyarakat. Menurut Hartany, Polri memiliki landasan moral dan historis

Palangka Raya – Jurnalis Senior Kalimantan Tengah, Hartany Soekarno, menyampaikan apresiasinya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Polri harus tetap tegak memegang nilai dasar jati dirinya sebagai pelayan masyarakat. Menurut Hartany, Polri memiliki landasan moral dan historis

Palangka Raya – Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyiban, Pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Dar Al-Raudhah Pangkalan Bun, menyatakan dukungannya terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kapolri dan DPR RI yang menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurut Sayyid Muhammad Sulaiman, keputusan ini penting untuk menjaga amanah reformasi

Palangka Raya – Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyiban, Pengasuh Pondok Pesantren Entrepreneur Dar Al-Raudhah Pangkalan Bun, menyatakan dukungannya terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kapolri dan DPR RI yang menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurut Sayyid Muhammad Sulaiman, keputusan ini penting untuk menjaga amanah reformasi

Palangka Raya – Karya Yetsi, Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus tokoh agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Kapuas, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurut Karya Yetsi, penempatan Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas institusi kepolisian.

Palangka Raya – Karya Yetsi, Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus tokoh agama Hindu Kaharingan di Kabupaten Kapuas, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurut Karya Yetsi, penempatan Polri di bawah Presiden sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas institusi kepolisian.

Palangka Raya — Menguatnya kembali wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik tajam. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius dari cita-cita Reformasi 1998 dan berpotensi melemahkan fondasi negara hukum. Ketua Umum BADKO HMI

Palangka Raya — Menguatnya kembali wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik tajam. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Kalimantan Tengah menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran serius dari cita-cita Reformasi 1998 dan berpotensi melemahkan fondasi negara hukum. Ketua Umum BADKO HMI

Palangka Raya – Koordinator Forum Koordinasi Kepala Damang Adat Kalimantan Tengah (Kalteng), Wawan Embang, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai pengaturan tersebut telah sejalan dengan konstitusi serta sistem ketatanegaraan yang berlaku. Menurut Wawan, Polri memegang peran penting dalam menjaga

Palangka Raya – Koordinator Forum Koordinasi Kepala Damang Adat Kalimantan Tengah (Kalteng), Wawan Embang, menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ia menilai pengaturan tersebut telah sejalan dengan konstitusi serta sistem ketatanegaraan yang berlaku. Menurut Wawan, Polri memegang peran penting dalam menjaga

Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag., M.A.P., menyampaikan sikap resminya terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Legislator yang juga merupakan kader Partai Demokrat tersebut menegaskan dukungan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Menurut Junaidi,

Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, S.Ag., M.A.P., menyampaikan sikap resminya terkait posisi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Legislator yang juga merupakan kader Partai Demokrat tersebut menegaskan dukungan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Menurut Junaidi,

Palangka Raya – Akademisi Kalimantan Tengah, Prof Dr. Andrie Elia Embang S.E, M.Si, menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang tidak menempatkan Polri dalam struktur

Palangka Raya – Akademisi Kalimantan Tengah, Prof Dr. Andrie Elia Embang S.E, M.Si, menegaskan bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang tidak menempatkan Polri dalam struktur