Ketum PP Pemuda Muhammadiyah: Tak Perlu Kementerian, Polri di Bawah Presiden Paling Efektif

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, struktur tersebut membuat kinerja Polri jauh lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas negara.

“Dengan berada langsung di bawah presiden, kerja Polri akan lebih efektif dan efisien karena tidak harus melalui rantai birokrasi yang panjang. Selain itu, posisi tersebut juga menjaga independensi Polri agar tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu,” ujar Dzulfikar dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Dzulfikar menilai, sistem komando terpusat yang saat ini berlaku memungkinkan Polri bergerak cepat dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan keterlibatan Polri dalam mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan kesiapsiagaan, pengamanan, serta koordinasi lintas sektor secara cepat.

“Tidak perlu lagi Polri berada di bawah kementerian. Kita semua tahu, kementerian itu birokratis. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah Polri yang cepat, responsif, dan langsung bisa bergerak ketika Presiden membutuhkan,” tegasnya.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran RI itu juga menilai sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara terbuka menolak penempatan Polri di bawah kementerian sebagai langkah rasional dan berani. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan komitmen kuat Polri untuk tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat.

“Ini sikap yang jelas, berani, dan rasional. Komitmen Kapolri adalah memperteguh pelayanan kepada masyarakat, bukan mengejar kepentingan struktural atau jabatan. Sikap seperti ini perlu kita dukung bersama,” kata Dzulfikar.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian khusus dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Ia menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan posisi paling ideal bagi institusi kepolisian.

“Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenderal Sigit.

Menurut Kapolri, keberadaan Polri langsung di bawah Presiden memungkinkan institusi kepolisian bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi tambahan. Ia juga mengingatkan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko tumpang tindih kewenangan atau “matahari kembar” dalam sistem pemerintahan.

Dukungan dari PP Pemuda Muhammadiyah ini menambah deretan suara dari berbagai elemen masyarakat yang menilai posisi Polri di bawah Presiden sebagai pilihan paling tepat untuk menjaga efektivitas, independensi, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. (*)