Kapolda Jateng Raih Satyalancana Wira Karya dari Prabowo, Dinilai Berperan Besar Dukung Swasembada Pangan
Jakarta - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menerima anugerah Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo Subianto atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan panen raya yang diselenggarakan Kementerian Pertanian di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.
Penghargaan ini menjadi pengakuan negara terhadap peran aktif Polda Jawa Tengah dalam mengawal dan memperkuat ketahanan pangan, khususnya pada komoditas strategis seperti jagung. Di bawah kepemimpinan Irjen Ribut Hari Wibowo, jajaran Polda Jateng dinilai konsisten mendukung program pemerintah melalui sinergi lintas sektor dengan petani, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
Selain Kapolda Jateng, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada empat kapolda lainnya, yakni Kapolda Jawa Barat, Kapolda Lampung, Kapolda Kalimantan Barat, dan Kapolda Kalimantan Selatan. Pemberian penghargaan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 dan 2/PK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa penghargaan tersebut dimaknai sebagai amanah bagi Polri untuk terus mengawal ketahanan pangan nasional agar berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Satgas Ketahanan Pangan Polri mencatat peningkatan produksi jagung nasional sekitar 9 persen atau setara 1,36 juta ton. Optimalisasi lahan dan peningkatan penyerapan hasil panen oleh Bulog turut berkontribusi menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah, sekaligus bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. (*)