Irfan Prima NTB Tegaskan Isu Dana Siluman DPRD NTB Harus Disikapi Konstruktif dan Tidak Ganggu Stabilitas Daerah

Mataram – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Nusa Tenggara Barat, Irfan, S.Sos, menegaskan bahwa kritik dan wacana publik terkait dugaan dana siluman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi NTB harus ditempatkan sebagai masukan konstruktif dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, bukan sebagai upaya untuk memperkeruh situasi sosial-politik.

Menurut Irfan, perhatian publik terhadap isu dana siluman merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, khususnya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Namun demikian, ia menekankan bahwa penyampaian kritik harus dilakukan secara rasional, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan sistem, serta tidak diarahkan untuk menimbulkan kegaduhan atau tekanan politik terbuka.

“Isu dana siluman DPRD NTB perlu dikawal secara objektif dan berimbang. Kritik yang disampaikan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi, bukan untuk menciptakan instabilitas pemerintahan daerah maupun keresahan di tengah masyarakat,” ujar Irfan.

Irfan juga menanggapi dinamika informasi terkait pengembalian dana oleh sejumlah anggota DPRD NTB dalam proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai konstruksi hukum perkara tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga negara.

Sebagai pimpinan partai politik non-parlemen di NTB, Irfan menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi untuk menghakimi pihak mana pun. Ia menilai bahwa proses hukum sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan harus dihormati. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan memberi ruang bagi penegakan hukum untuk berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut, Irfan secara tegas menyatakan bahwa sikap kritis yang disampaikannya tidak dimaksudkan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan daerah maupun keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia memastikan bahwa Partai Prima NTB tidak akan mengarahkan isu dugaan dana siluman DPRD NTB ke dalam bentuk seruan aksi, mobilisasi massa, tekanan publik terbuka, maupun narasi konfrontatif yang berpotensi memperkeruh situasi sosial-politik daerah.

Dalam konteks tersebut, Irfan mengajak kader, simpatisan, serta jejaring politik non-parlemen untuk menempatkan isu dana siluman DPRD NTB pada jalur dialogis, rasional, dan solutif, dengan menjunjung tinggi etika demokrasi dan supremasi hukum. Ia menilai bahwa peran aktor politik di luar parlemen seharusnya menjadi penyeimbang wacana, bukan pemicu eskalasi.

“Yang kita jaga bersama adalah suasana daerah tetap aman, stabil, dan kondusif. Terlebih menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, stabilitas sosial dan kamtibmas harus menjadi kepentingan bersama yang tidak boleh dikorbankan oleh polemik apa pun,” tegasnya.

Irfan berharap penanganan kasus dana siluman DPRD NTB dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola anggaran dan mekanisme Pokir ke depan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan pemerintah daerah dapat terus terjaga secara berkelanjutan.