Di Hadapan Kapolri, Golkar Minta Polri Tak Goyah Isu Reformasi dan Fokus Raih Kepercayaan Publik

Jakarta – Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Golkar menilai posisi tersebut merupakan amanat reformasi yang tidak perlu diperdebatkan kembali, melainkan dijalankan dengan penguatan kinerja dan pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Kelompok Fraksi Golkar Komisi III DPR RI, Rikwanto, dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Rikwanto menyinggung proses reformasi Polri yang saat ini tengah digodok, baik oleh tim reformasi bentukan Presiden maupun Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri di DPR. Ia meminta jajaran Polri tidak perlu cemas atau terombang-ambing oleh berbagai wacana yang berkembang, termasuk isu penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.

“Masalah reformasi Polri memang sedang digodok oleh tim reformasi bentukan Presiden dan Panja Reformasi DPR. Polri tidak perlu cemas, meskipun ada berita-berita soal Polri nanti di bawah kementerian atau lembaga tertentu. Jangan confused dengan isu-isu itu,” ujar Rikwanto.

Menurut Rikwanto, momentum pembahasan reformasi justru harus dimaknai sebagai kesempatan bagi Polri untuk melakukan pembenahan internal dan menunjukkan kinerja terbaik kepada publik. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, pelayanan prima, dan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai kunci meraih kepercayaan masyarakat.

“Justru saat ini Polri harus menunjukkan sisi terbaiknya. Bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum dengan baik. Tunjukkan bahwa Polri betul-betul bekerja dengan baik, sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan simpati dan dicintai masyarakat,” katanya.

Rikwanto juga mengingatkan adanya persepsi publik yang kerap mengaitkan Polri dengan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut harus dibaca sebagai kritik yang konstruktif, bukan dilema politik.

“Ada penilaian dari masyarakat yang kadang larut—sengaja atau tidak sengaja, suka atau tidak suka—bahwa Polri dekat dengan kekuasaan. Ini adalah koreksi dari masyarakat, jadi harus hati-hati dalam menerjemahkannya,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Rikwanto menegaskan sikap Fraksi Golkar yang konsisten mendukung kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia menyebut pengaturan tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat reformasi 1998.

“Harapan kami dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap berada langsung di bawah Bapak Presiden. Ini adalah amanat undang-undang dan amanat reformasi. Tinggal bagaimana amanat itu kita laksanakan agar tugas-tugas Polri ke depan dapat dijalankan dengan semakin baik,” pungkas Rikwanto. (*)