Palangka Raya - Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. bersama Ketua Bhayangkari Daerah Kalteng Ibu Maya Irene Iwan Kurniawan, melaksanakan kegiatan panen jagung di lahan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Mapolda setempat, Selasa (6/5/2025). Kegiatan panen jagung ini, juga dihadiri Wakapolda Kalteng Brigjen
Palangka Raya - Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. bersama Ketua Bhayangkari Daerah Kalteng Ibu Maya Irene Iwan Kurniawan, melaksanakan kegiatan panen jagung di lahan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Mapolda setempat, Selasa (6/5/2025). Kegiatan panen jagung ini, juga dihadiri Wakapolda Kalteng Brigjen
GROBOGAN - Polres Grobogan menerjunkan 333 personel gabungan untuk melakukan pengamanan kelulusan siswa SMA/SMK/MA tahun 2025. Pengamanan dilakukan meskipun pengumuman hasil kelulusan dilakukan secara daring. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi aksi euforia berlebihan. Hal ini dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Kapolres Grobogan AKBP, Ike Yulianto melalui
GROBOGAN - Polres Grobogan menerjunkan 333 personel gabungan untuk melakukan pengamanan kelulusan siswa SMA/SMK/MA tahun 2025. Pengamanan dilakukan meskipun pengumuman hasil kelulusan dilakukan secara daring. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi aksi euforia berlebihan. Hal ini dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Kapolres Grobogan AKBP, Ike Yulianto melalui
Semarang – Deputi Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., LL.D. memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025). Dalam paparannya, Fritz menekankan pentingnya peran Humas Polri
Semarang – Deputi Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., LL.D. memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025). Dalam paparannya, Fritz menekankan pentingnya peran Humas Polri
Semarang – Staff Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Rustika Herlambang, mengingatkan pentingnya kesiapan Humas Polri dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital yang penuh tantangan, terutama berkaitan dengan fenomena post-truth, disinformasi, dan serangan siber. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Akpol
Semarang – Staff Ahli Kapolri Bidang Media Sosial, Rustika Herlambang, mengingatkan pentingnya kesiapan Humas Polri dalam menghadapi dinamika komunikasi publik di era digital yang penuh tantangan, terutama berkaitan dengan fenomena post-truth, disinformasi, dan serangan siber. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Akpol
Jakarta - Direktur Pemberitaan (Dirpem) Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi menyarankan humas kepolisian memanfaatkan kekuatan jejaring media massa untuk mendukung tugas-tugas Polri. "Jejaring dengan media massa jauh lebih mahal nilainya dibanding materi apapun," ungkap Direktur Irfan saat menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Humas Polri di Semarang,
Jakarta - Direktur Pemberitaan (Dirpem) Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi menyarankan humas kepolisian memanfaatkan kekuatan jejaring media massa untuk mendukung tugas-tugas Polri. "Jejaring dengan media massa jauh lebih mahal nilainya dibanding materi apapun," ungkap Direktur Irfan saat menjadi pemateri dalam Rapat Kerja Teknis Divisi Humas Polri di Semarang,
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025,
Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai 1 Mei 2025. Operasi ini menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025,
