Palangka Raya — Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), personel Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kalimantan Tengah kembali melaksanakan Patroli Perintis Presisi dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya untuk mengantisipasi, membubarkan, dan menertibkan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Palangkaraya. Minggu (16/11/2025). Kegiatan patroli dilaksanakan

Palangka Raya — Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), personel Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Kalimantan Tengah kembali melaksanakan Patroli Perintis Presisi dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), khususnya untuk mengantisipasi, membubarkan, dan menertibkan aksi balap liar di sejumlah titik rawan di Kota Palangkaraya. Minggu (16/11/2025). Kegiatan patroli dilaksanakan

CILACAP - Polri mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Trauma Healing ke lokasi longsor di Grumbul Cibonto Dusun Tarukhan dan dusun Cibuyit Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Tim dari Bagian Psikologi Biro SDM Polda Jateng dan Polresta Cilacap diturunkan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban yang terdampak. "Upaya trauma healing

CILACAP - Polri mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Trauma Healing ke lokasi longsor di Grumbul Cibonto Dusun Tarukhan dan dusun Cibuyit Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Tim dari Bagian Psikologi Biro SDM Polda Jateng dan Polresta Cilacap diturunkan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para korban yang terdampak. "Upaya trauma healing

CILACAP - Sebanyak 205 personel Polri dan tim anjing pelacak dikerahkan dalam upaya pencarian korban tanah longsor di Desa Cipendeuy, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. “Melibatkan tim anjing pelacak atau K9 gabungan,” kata Kapolres Cilacap Kombes Budi Adhy Buono kepada wartawan, Sabtu 15 November 2025. Sebanyak 10 anjing pelacak K9

CILACAP - Sebanyak 205 personel Polri dan tim anjing pelacak dikerahkan dalam upaya pencarian korban tanah longsor di Desa Cipendeuy, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. “Melibatkan tim anjing pelacak atau K9 gabungan,” kata Kapolres Cilacap Kombes Budi Adhy Buono kepada wartawan, Sabtu 15 November 2025. Sebanyak 10 anjing pelacak K9

Cilacap - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Tengah, melakukan identifikasi korban longsor di Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap. Kegiatan identifikasi dilaksanakan di Posko Ante Mortem RSUD Majenang, Minggu (16/11/2025). Pada hari pertama, tiga korban berhasil diidentifikasi, yakni Julia (20), Maya (14), dan Wahyuni (47) di kedua pencarian. Seluruhnya

Cilacap - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Tengah, melakukan identifikasi korban longsor di Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap. Kegiatan identifikasi dilaksanakan di Posko Ante Mortem RSUD Majenang, Minggu (16/11/2025). Pada hari pertama, tiga korban berhasil diidentifikasi, yakni Julia (20), Maya (14), dan Wahyuni (47) di kedua pencarian. Seluruhnya

Cilacap - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dari Polda Jawa Tengah bersama Seksi Dokkes Polresta Cilacap melanjutkan proses identifikasi korban tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang. Proses identifikasi dilakukan di Posko Ante Mortem RSUD Majenang sejak Minggu, 16 November 2025. Tiga korban berhasil diidentifikasi pada hari pertama, yaitu Julia,

Cilacap - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri dari Polda Jawa Tengah bersama Seksi Dokkes Polresta Cilacap melanjutkan proses identifikasi korban tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang. Proses identifikasi dilakukan di Posko Ante Mortem RSUD Majenang sejak Minggu, 16 November 2025. Tiga korban berhasil diidentifikasi pada hari pertama, yaitu Julia,

BANYUMAS – Kuasa hukum Luthfi Ali, Rachmat Prijohartono SH, menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Media Indie Banyumas pada Jumat, 14 November 2025, yang memuat pernyataan Edward Kristanto. Dalam klarifikasinya, Rachmat menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan perlu diluruskan. Rachmat menjelaskan, hubungan kerja antara kliennya dan Edward Kristanto sudah berlangsung lama

BANYUMAS – Kuasa hukum Luthfi Ali, Rachmat Prijohartono SH, menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Media Indie Banyumas pada Jumat, 14 November 2025, yang memuat pernyataan Edward Kristanto. Dalam klarifikasinya, Rachmat menegaskan informasi yang beredar tidak benar dan perlu diluruskan. Rachmat menjelaskan, hubungan kerja antara kliennya dan Edward Kristanto sudah berlangsung lama

BANYUMAS - Unit Reskrim Polsek Purwokerto Selatan Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Dua pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti setelah melakukan aksi pemerasan terhadap seorang remaja di wilayah Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari

BANYUMAS - Unit Reskrim Polsek Purwokerto Selatan Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP. Dua pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti setelah melakukan aksi pemerasan terhadap seorang remaja di wilayah Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari

Palangka Raya – Car Free Day atau CFD merupakan budaya dikalangan masyarakat sebagai ajang bersosialisasi dengan keluarga, teman maupun masyarakat secara umum. Car Free Day juga cocok menjadi sarana kesehatan jasmani yang bebas dari polusi udara. Dalam hal ini, Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng rutin mengajak

Palangka Raya – Car Free Day atau CFD merupakan budaya dikalangan masyarakat sebagai ajang bersosialisasi dengan keluarga, teman maupun masyarakat secara umum. Car Free Day juga cocok menjadi sarana kesehatan jasmani yang bebas dari polusi udara. Dalam hal ini, Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Polda Kalteng rutin mengajak

JAKARTA - Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. "Kalimat yang berlaku

JAKARTA - Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. "Kalimat yang berlaku

JAKARTA - Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. "Kalimat yang berlaku

JAKARTA - Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. "Kalimat yang berlaku

JAKARTA - Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Ternyata membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara. Dalam hal ini, Kompolnas memandang bahwa anggota Polri tetap bisa menduduki jabatan sipil asalkan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian. "Kalimat yang berlaku

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Polisi diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai dengan Undang-Undang ASN. “Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Polisi diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai dengan Undang-Undang ASN. “Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Polisi diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai dengan Undang-Undang ASN. “Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif yang menduduki jabatan di luar institusi harus mundur. Polisi diperbolehkan menjabat di luar institusi sesuai dengan Undang-Undang ASN. “Menurut Undang-Undang Kepolisian itu memang dilarang yang tak berkaitan, kalau berkaitan boleh. Dan itu ada