Post Bhinneka - Bhinnekanusantara Post (Page 1383)

Post Bhinneka

Dekan FH Widyagama: Pembaruan KUHAP Harus Hindari Beban Sepihak ke Polri

Dekan FH Widyagama: Pembaruan KUHAP Harus Hindari Beban Sepihak ke Polri

Kota Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi Maret 2025 kembali menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarkah, SH., M.Hum, ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP belum sepenuhnya mencerminkan sistem peradilan pidana yang utuh dan

KUHAP Bukan Hanya Urusan Polisi, Dekan FH Widyagama Minta Keterlibatan Hakim dan Jaksa

KUHAP Bukan Hanya Urusan Polisi, Dekan FH Widyagama Minta Keterlibatan Hakim dan Jaksa

Kota Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi Maret 2025 kembali menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarkah, SH., M.Hum, ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP belum sepenuhnya mencerminkan sistem peradilan pidana yang utuh dan

Sorotan KUHAP 2025: Dekan FH Widyagama Desak Pendekatan Holistik

Sorotan KUHAP 2025: Dekan FH Widyagama Desak Pendekatan Holistik

Kota Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi Maret 2025 kembali menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarkah, SH., M.Hum, ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP belum sepenuhnya mencerminkan sistem peradilan pidana yang utuh dan

Dekan FH Widyagama: Perlu Integrasi KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana

Dekan FH Widyagama: Perlu Integrasi KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana

Kota Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi Maret 2025 kembali menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarkah, SH., M.Hum, ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP belum sepenuhnya mencerminkan sistem peradilan pidana yang utuh dan

KUHAP Maret 2025 Jangan Hanya Jadi Beban Polri, Tegas Dekan FH Widyagama

KUHAP Maret 2025 Jangan Hanya Jadi Beban Polri, Tegas Dekan FH Widyagama

Kota Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi Maret 2025 kembali menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarkah, SH., M.Hum, ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP belum sepenuhnya mencerminkan sistem peradilan pidana yang utuh dan

Dekan FH Widyagama: Revisi KUHAP 2025 Harus Libatkan Semua Lembaga Penegak Hukum

Dekan FH Widyagama: Revisi KUHAP 2025 Harus Libatkan Semua Lembaga Penegak Hukum

Kota Malang – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi Maret 2025 kembali menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pakar hukum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarkah, SH., M.Hum, ia menilai bahwa pembahasan RUU KUHAP belum sepenuhnya mencerminkan sistem peradilan pidana yang utuh dan

RKUHAP Jadi Sorotan Guru Besar UNAIR yang Tegaskan Pentingnya Kontrol dan Transparansi

RKUHAP Jadi Sorotan Guru Besar UNAIR yang Tegaskan Pentingnya Kontrol dan Transparansi

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Guru Besar UNAIR Minta RKUHAP Hadirkan Akuntabilitas dalam Proses Penegakan Hukum

Guru Besar UNAIR Minta RKUHAP Hadirkan Akuntabilitas dalam Proses Penegakan Hukum

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Check and Balance Antar Lembaga Hukum Dinilai Minim Guru Besar UNAIR Desak Perbaikan RKUHAP

Check and Balance Antar Lembaga Hukum Dinilai Minim Guru Besar UNAIR Desak Perbaikan RKUHAP

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

FH UNAIR Dorong Pembahasan RKUHAP Libatkan Akademisi dan Jamin Keseimbangan Kekuasaan

FH UNAIR Dorong Pembahasan RKUHAP Libatkan Akademisi dan Jamin Keseimbangan Kekuasaan

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Guru Besar FH UNAIR Nilai RKUHAP Butuh Reformulasi untuk Hindari Konsentrasi Kewenangan

Guru Besar FH UNAIR Nilai RKUHAP Butuh Reformulasi untuk Hindari Konsentrasi Kewenangan

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

RKUHAP Harus Lindungi Hak Asasi dan Perkuat Check and Balance Kata Guru Besar UNAIR

RKUHAP Harus Lindungi Hak Asasi dan Perkuat Check and Balance Kata Guru Besar UNAIR

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Guru Besar UNAIR Soroti Lemahnya Mekanisme Pengawasan antar Penegak Hukum dalam RKUHAP

Guru Besar UNAIR Soroti Lemahnya Mekanisme Pengawasan antar Penegak Hukum dalam RKUHAP

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Akademisi UNAIR Tekankan RKUHAP Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan

Akademisi UNAIR Tekankan RKUHAP Harus Cegah Penyalahgunaan Kewenangan

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Guru Besar UNAIR Minta RKUHAP Hadirkan Keseimbangan Kekuasaan antar Aparat Hukum

Guru Besar UNAIR Minta RKUHAP Hadirkan Keseimbangan Kekuasaan antar Aparat Hukum

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Check and Balance Kewenangan Jadi Fokus Kajian Guru Besar UNAIR terhadap RKUHAP

Check and Balance Kewenangan Jadi Fokus Kajian Guru Besar UNAIR terhadap RKUHAP

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Guru Besar FH UNAIR Ingatkan Pentingnya Mekanisme Kontrol antar Penegak Hukum dalam RKUHAP

Guru Besar FH UNAIR Ingatkan Pentingnya Mekanisme Kontrol antar Penegak Hukum dalam RKUHAP

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

RKUHAP Disorot Guru Besar UNAIR Check and Balance Dinilai Krusial

RKUHAP Disorot Guru Besar UNAIR Check and Balance Dinilai Krusial

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Pentingnya Check and Balance Jadi Sorotan Guru Besar FH UNAIR dalam RKUHAP

Pentingnya Check and Balance Jadi Sorotan Guru Besar FH UNAIR dalam RKUHAP

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Guru Besar FH UNAIR Soroti Urgensi RKUHAP dan Pentingnya Check and Balance

Guru Besar FH UNAIR Soroti Urgensi RKUHAP dan Pentingnya Check and Balance

SURABAYA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut soroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ia menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik. Menurutnya, RKUHAP harus mampu menghadirkan

Polres Kotim Tangkap 8 Pelaku Terkait Kejahatan Jalanan dan Premanisme

Polres Kotim Tangkap 8 Pelaku Terkait Kejahatan Jalanan dan Premanisme

Kotawaringin Timur – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim), jajaran Polda Kalimantan Tengah, menggelar kegiatan press release terkait penanganan sejumlah kasus kriminal di wilayah hukum Polres Kotim. Acara ini dilaksanakan di lobi Polres Kotim pada Kamis siang, 8 Mei 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain,

Berantas Kejahatan Jalanan dan Premanisme Polres Kotim amankan 8 Pelaku.

Berantas Kejahatan Jalanan dan Premanisme Polres Kotim amankan 8 Pelaku.

Kotawaringin Timur – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim), jajaran Polda Kalimantan Tengah, menggelar kegiatan press release terkait penanganan sejumlah kasus kriminal di wilayah hukum Polres Kotim. Acara ini dilaksanakan di lobi Polres Kotim pada Kamis siang, 8 Mei 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain,

Tindak Tegas Preman dan Ormas Rusuh Kapolda Riau Perintahkan Pembentukan Tim Khusus

Tindak Tegas Preman dan Ormas Rusuh Kapolda Riau Perintahkan Pembentukan Tim Khusus

Kotawaringin Timur – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim), jajaran Polda Kalimantan Tengah, menggelar kegiatan press release terkait penanganan sejumlah kasus kriminal di wilayah hukum Polres Kotim. Acara ini dilaksanakan di lobi Polres Kotim pada Kamis siang, 8 Mei 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain,

Berantas Kejahatan Jalanan dan Premanisme Polres Kotim amankan 8 Pelaku.

Berantas Kejahatan Jalanan dan Premanisme Polres Kotim amankan 8 Pelaku.

Kotawaringin Timur – Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Polres Kotim), jajaran Polda Kalimantan Tengah, menggelar kegiatan press release terkait penanganan sejumlah kasus kriminal di wilayah hukum Polres Kotim. Acara ini dilaksanakan di lobi Polres Kotim pada Kamis siang, 8 Mei 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain,

Tindak Tegas Preman dan Ormas Rusuh Kapolda Riau Perintahkan Pembentukan Tim Khusus

Tindak Tegas Preman dan Ormas Rusuh Kapolda Riau Perintahkan Pembentukan Tim Khusus

Pekanbaru – Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk bertindak cepat, terukur, dan tegas di seluruh wilayah hukum Polda Riau dalam pemberantasan aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat “Tidak ada tempat bagi premanisme, aksi intimidatif, ataupun ormas yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat. Polri harus dan