Post Bhinneka

Teknologi Infrared ETLE Aceh Deteksi Pelanggaran Siang-Malam, Termasuk Helm dan Rambu

BANDA ACEH - Ditlantas Polda Aceh terus memperkuat pengawasan lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang beroperasi 24 jam penuh. Sejak diaktifkan pada tahun 2022, kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik strategis telah merekam ribuan pelanggaran setiap bulan. Hingga 6 Mei 2025, tercatat sebanyak 11.

20 Titik Kamera ETLE Aktif di Aceh, Pelanggar Lalu Lintas Terancam Pemblokiran Kendaraan

BANDA ACEH - Ditlantas Polda Aceh terus memperkuat pengawasan lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang beroperasi 24 jam penuh. Sejak diaktifkan pada tahun 2022, kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik strategis telah merekam ribuan pelanggaran setiap bulan. Hingga 6 Mei 2025, tercatat sebanyak 11.

Dirlantas Polda Aceh: ETLE Mobile Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas di Daerah

BANDA ACEH - Ditlantas Polda Aceh terus memperkuat pengawasan lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang beroperasi 24 jam penuh. Sejak diaktifkan pada tahun 2022, kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik strategis telah merekam ribuan pelanggaran setiap bulan. Hingga 6 Mei 2025, tercatat sebanyak 11.

ETLE Polda Aceh Beroperasi 24 Jam, Ribuan Pelanggaran Sudah Ditindak

BANDA ACEH - Ditlantas Polda Aceh terus memperkuat pengawasan lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang beroperasi 24 jam penuh. Sejak diaktifkan pada tahun 2022, kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik strategis telah merekam ribuan pelanggaran setiap bulan. Hingga 6 Mei 2025, tercatat sebanyak 11.

Dirlantas Polda Aceh : ETLE Beroperasi 24 Jam, sudah ada ETLE MOBILE di wilayah aceh

BANDA ACEH - Ditlantas Polda Aceh terus memperkuat pengawasan lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang beroperasi 24 jam penuh. Sejak diaktifkan pada tahun 2022, kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik strategis telah merekam ribuan pelanggaran setiap bulan. Hingga 6 Mei 2025, tercatat sebanyak 11.

KUHAP Masa Depan Harus Lindungi Warga, Bukan Jadi Alat Kekuasaan

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Distribusi Kewenangan dalam Peradilan Harus Tegas, Bukan Kabur

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Dekan FH UNISMA Desak Pembaruan KUHAP yang Progresif dan Adil

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Dr. Arfan: Polri, Jaksa, dan Hakim Harus Punya Batas Fungsi yang Tegas

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

KUHAP Tak Cukup Direvisi, Harus Direstrukturisasi, Kata Akademisi UNISMA

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Reformasi KUHAP Harus Jaga Prinsip Fair Trial dan Perlindungan HAM

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum Rugikan Keadilan Substantif

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Dr. Arfan: Tanpa Batas Wewenang yang Tegas, HAM Bisa Dilanggar

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Era Peradilan Progresif, KUHAP Wajib Didesain Ulang Secara Struktural

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Fungsi Penegak Hukum Harus Dipisah Tegas, Tegas Dr. Arfan Kaimudin

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

KUHAP Baru Harus Tegaskan Fungsi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Keadilan Butuh Struktur Jelas: Seruan Dekan FH UNISMA Soal KUHAP

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Dr. Arfan: Reformasi KUHAP Harus Atasi Tumpang Tindih Kewenangan

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Dr. Arfan Kaimudin: Reformasi KUHAP Wajib Tegaskan Fungsi Aparat Penegak Hukum

Malang - Di tengah wacana pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA), Dr. Arfan Kaimudin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak hanya menyangkut perubahan pasal demi pasal, tetapi harus berorientasi pada penguatan struktur kewenangan dan distribusi peran antar

Prof. Deni: Tanpa Kejelasan di Pra-Ajudikasi, KUHAP Tak Mampu Lindungi Hak Warga

Bangkalan - Tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian mendapat sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H. Dalam seminar nasional bertema "Reformasi KUHAP dan Tantangan Penegakan Hukum Modern", Prof. Deni

Jika Tahap Pra-Ajudikasi Gagal, Keadilan Hanya Ilusi

Bangkalan - Tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian mendapat sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H. Dalam seminar nasional bertema "Reformasi KUHAP dan Tantangan Penegakan Hukum Modern", Prof. Deni

Guru Besar Hukum Ingatkan: Koherensi Tahap Awal Penanganan Perkara Itu Vital

Bangkalan - Tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian mendapat sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H. Dalam seminar nasional bertema "Reformasi KUHAP dan Tantangan Penegakan Hukum Modern", Prof. Deni

Keadilan Dimulai dari Awal: Evaluasi Tahap Pra-Ajudikasi Mendesak Dilakukan

Bangkalan - Tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian mendapat sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H. Dalam seminar nasional bertema "Reformasi KUHAP dan Tantangan Penegakan Hukum Modern", Prof. Deni

Pentingnya Keteraturan Hukum dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Bangkalan - Tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian mendapat sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H. Dalam seminar nasional bertema "Reformasi KUHAP dan Tantangan Penegakan Hukum Modern", Prof. Deni

Tahap Pra-Ajudikasi Butuh Reformasi Menyeluruh, Tegas Prof. Deni Yuherawan

Bangkalan - Tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana yang mencakup penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian mendapat sorotan tajam dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Prof. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.H. Dalam seminar nasional bertema "Reformasi KUHAP dan Tantangan Penegakan Hukum Modern", Prof. Deni