Aktivis Soroti Prioritas Anggaran Daerah, Desak Pemerintah Lombok Barat Perkuat Pelayanan Publik

Gerung – Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil di Kabupaten Lombok Barat menyampaikan perhatian terhadap arah prioritas anggaran pemerintah daerah, terutama setelah munculnya informasi mengenai pengadaan kendaraan dinas camat serta kebijakan penataan aparatur yang tengah berlangsung.

Ketua LSM Pemuda Peduli Lingkungan dan Sungai (PPLS) Lombok Barat, Sdr. ASMUNI, menilai bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah sudah selayaknya ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang obyektif demi memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.

“Perhatian publik lebih banyak tertuju pada bagaimana kebijakan daerah yang benar-benar menyentuh sektor-sektor pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Diskusi mengenai alokasi anggaran merupakan hal wajar sepanjang dilakukan secara konstruktif,” ujar ASMUNI dalam keterangannya, Senin (…).

Isu mengenai pengadaan kendaraan dinas baru bagi para camat menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan di berbagai forum warga. Sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terlebih di tengah situasi ekonomi daerah yang masih memerlukan penguatan program pelayanan dasar.

Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan penataan tenaga honorer non-database. Masyarakat berharap agar kebijakan tersebut dikelola dengan komunikasi yang baik, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi aparatur maupun sektor layanan publik seperti pendidikan.

Dalam sejumlah percakapan komunitas, aktivis menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyusunan maupun realisasi anggaran pemerintah daerah. ASMUNI menegaskan bahwa ruang partisipasi publik diperlukan sebagai bagian dari pengawasan bersama terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami ingin memastikan bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat. Kritik itu ada bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan untuk memperbaiki kebijakan agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan penjelasan resmi terkait tahapan administrasi pengadaan kendaraan dinas dan kebijakan penataan aparatur. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kepastian informasi mengenai mekanisme pembayaran honor tenaga pendidik non-ASN serta proses penyelarasan data tenaga honorer.

Ditengah dinamika ini, ASMUNI mengajak masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif dan mendorong komunikasi yang sehat antara pemerintah dan warga. “Semua pihak memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas daerah. Kritik boleh, tetapi harus disertai data dan niat baik,” pungkasnya.